Kepala Tata Usaha MTsN 8 Sleman Hadiri Koordinasi Percepatan Legalitas Tanah

Sleman (MTsN 8 Sleman) – Kepala Tata Usaha MTsN 8 Sleman, Aini Maslihatin, mengikuti kegiatan Koordinasi Percepatan Penyelesaian Legalitas Tanah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (19/08/2026). Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta di Ballroom Borobudur Hotel Grand Cokro, Sleman.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 215 peserta yang berasal dari berbagai satuan kerja dan unsur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. Peserta antara lain kepala madrasah negeri jenjang Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah se-DIY, kepala KUA kabupaten/kota, pejabat struktural dan fungsional, serta tim yang menangani bidang hukum, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan pendidikan madrasah.

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya mempercepat penyelesaian aspek legalitas Barang Milik Negara (BMN), khususnya tanah, yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenag DIY. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai status, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, serta aspek administrasi dan pertanahan atas tanah yang digunakan oleh satuan kerja Kementerian Agama.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan panitia, serta sambutan Kepala Kanwil Kemenag DIY, Ahmad Bahiej. Peserta kemudian mendapatkan arahan mengenai kebijakan umum pemanfaatan tanah Sultan Ground yang disampaikan oleh GKR Mangkubumi.

Salah satu agenda utama kegiatan adalah diskusi panel dengan tema “Percepatan Penyelesaian Legalitas Tanah di Lingkungan Kanwil Kemenag DIY.” Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas aspek legalitas dan pemanfaatan tanah dari berbagai perspektif.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY menyampaikan materi mengenai kebutuhan penguatan legalitas pemanfaatan tanah Sultan Ground untuk penyelenggaraan pelayanan Kementerian Agama. Sementara itu, Penghageng Kawedanan Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menyampaikan materi tentang penguatan status tanah Sultan Ground yang digunakan Kementerian Agama DIY untuk KUA dan madrasah.

Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN DIY mengenai kebijakan pertanahan dalam mendukung percepatan penyelesaian legalitas tanah instansi Kementerian Agama DIY. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta.

Kepala Tata Usaha MTsN 8 Sleman, Aini Maslihatin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pentingnya tertib administrasi serta kejelasan legalitas aset yang digunakan oleh satuan kerja. “Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya memastikan administrasi dan legalitas tanah yang digunakan satuan kerja. Bagi kami di madrasah, hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara,” ujar Aini.

Menurut Aini, koordinasi antara Kementerian Agama dengan instansi terkait menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman mengenai status, pemanfaatan, dan administrasi aset tanah. Pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan penguatan dalam pengelolaan administrasi BMN di MTsN 8 Sleman. “Kami berharap hasil koordinasi dan informasi yang diperoleh dapat menjadi pedoman dalam menjaga administrasi BMN di madrasah agar semakin tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Kepala MTsN 8 Sleman, Agus Sholeh, S.Ag., memberikan apresiasi terhadap keikutsertaan Kepala Tata Usaha dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan tata kelola administrasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan manajemen madrasah yang akuntabel. “Kami mendukung keikutsertaan jajaran tata usaha dalam kegiatan koordinasi seperti ini. Pengelolaan aset madrasah harus dilakukan secara tertib, baik dari sisi administrasi, fisik, maupun aspek hukumnya. Pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan ini tentu akan mendukung tata kelola madrasah yang semakin baik,” ungkap Agus Sholeh.

Agus Sholeh menambahkan bahwa aset negara yang digunakan oleh madrasah merupakan bagian dari sarana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “BMN yang digunakan untuk mendukung layanan pendidikan harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kepastian administrasi dan legalitas menjadi salah satu unsur penting agar pemanfaatan aset tersebut dapat terus mendukung pelayanan pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat,” lanjutnya.

Keikutsertaan MTsN 8 Sleman dalam kegiatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen madrasah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Selain menambah wawasan bagi pengelola administrasi, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara satuan kerja dengan unsur terkait dalam bidang pertanahan dan pengelolaan BMN.

Melalui penguatan koordinasi dan pemahaman regulasi, MTsN 8 Sleman terus berupaya mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan BMN yang baik diharapkan dapat mendukung keberlangsungan layanan pendidikan dan pelaksanaan tugas madrasah secara optimal. (idw)